Lagi Dihitung! Harga Pertalite Jadi Rp.10.000 Per Liter ?

Pemerintah hingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sudah memastikan tidak akan ada lagi tambahan subsidi untuk kebutuhan energi di dalam negeri. Sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite akan naik.

Pemerintah pun mengakui saat ini masih menghitung berapa kenaikannya. Bagaimana update-nya?

Dalam pernyataan terbaru ke wartawan, Senin (15/8/2022), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun di tahun ini yang sudah digelontorkan sudah terlalu besar. Jika jitambah lagi tentu akan membuat APBN menjadi tekor.

"Sekarang pemerintah sedang menjajaki opsi-opsi kalau APBN-nya cukup berat," tegasnya.

Opsi penambahan subsidi energi menurut Susiwijono adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, mengingat tahun depan APBN sudah harus kembali defisit di bawah 3%. Oleh karena itu, opsi yang paling memungkinkan adalah dengan menaikkan harga energi di dalam negeri, salah satunya harga BBM Pertalite.

"Supaya gap-nya tidak terlalu tinggi antara harga jualnya, dengan harga keekonomian kan tinggi sekali tuh, dari Rp 7.000 dengan Rp 17.000 (per liter). Solar dari Rp 5.000 dengan Rp 18.000, kan jauh. Kita sedang menghitung apakah perlu opsi kenaikan harga. Kemarin Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah menyampaikan," jelas Susiwijono.

Pengumuman mengenai kenaikan harga BBM ini, kata Susiwijono masih dikoordinasikan dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto nilai yang akan ditetapkan oleh pemerintah masih dihitung.

"Angka-angkanya masih dihitung semuanya. Nanti kan Pak Presiden (Joko Widodo) akan meminta laporan dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, semuanya. Pak Menko juga sudah menyiapkan hitung-hitungan angkanya, kita sudah rapat kemarin beberapa kali," tambahnya.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terhadap kenaikan BBM terhadap inflasi. Jikalau ada kenaikan, kata Susiwijono, tidak akan terlalu membebankan masyarakat karena pemerintah menyiapkan program bantuan sosial (bansos).

"Yang pasti kalaupun nanti ada kenaikan, kita persiapkan program-program bansosnya banyak untuk menjaga daya beli dan itu lebih fair karena kalau harga sekarang kan semua orang menikmati yang pakai mobil-mobil ini pun pada beli Pertalite, kalau nanti kita naikan kan bisa kita alihkan untuk subsidi bansos," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Banggaar DPR Said Abdullah juga menjelaskan tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan menaikkan harga energi yang disubsidi.

"Dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin," jelas Said kepada CNBC Indonesia hari ini.

Menurut Said, kenaikan tidak hanya akan terjadi pada jenis Pertalite. Tapi juga LPG 3 kg dan listrik pada daya tertentu.

"Sesegera mungkin Pemerintah menaikkan harga pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi karena kalau tidak disegerakan akan semakin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi gap harga yang jauh antara pertalite dengan pertamax," papar Said.

Said tidak menyebut jadwal pasti kenaikan harga. Akan tetapi dirinya menyarankan agar kenaikan tidak dilakukan secara drastis, namun bertahap per 3 bulan.

"Naikkan saja bertahap per 3 bulanan," ujarnya.

Sebelumnya, sinyal kenaikan harga sendiri juga dibeberkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil asumsi harga minyak mentah Indonesia dalam APBN 2022 ditetapkan sebesar US$ 63 per barel sementara harga minyak rata-rata Januari-Juli telah tembus US$ 105 per barel.

Adapun, jika harga minyak saat ini berada di level US$ 100 per barel, maka nilai subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dapat mencapai Rp 500 triliun.

Namun, jika harga minyak berada di level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs dollar di APBN rata-rata Rp 14.750 dan kuota Pertalite bertambah menjadi 29 juta Kilo Liter (KL) dari kuota 23 juta KL, maka subsidi yang harus ditanggung pemerintah bisa tembus hingga Rp 600 triliun.

"Saya menyampaikan sampai kapan APBN kita akan kuat menghadapi subsidi yang lebih tinggi, jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang feeling saya harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil. cnbcindonesia.com