Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa aksi mogok bayar pajak yang diserukan warganet dapat menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp 236,7 triliun.



"Jika aksi mogok bayar pajak ini dilakukan secara luas, maka potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 236,7 triliun," ujar Bhima.



Gelombang protes ini muncul setelah DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis (20/3/2025). Sejumlah pihak menilai revisi tersebut membuka peluang bagi TNI untuk kembali berperan dalam ranah sipil, menghidupkan kembali dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru.



"Kalau negara tidak mendengarkan suara rakyat, buat apa kita bayar pajak?" tulis salah satu warganet di media sosial, mengekspresikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah.



Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan dinamika ancaman yang berkembang, bukan untuk mengembalikan dwifungsi ABRI.



sumber platformnews